PALU – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah, Bahran SE., MM, didampingi Sekretaris Badan, Anita Soraya S.S.T.P., M.Si, menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) dalam rangka Evaluasi Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Kegiatan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Rapat ini berlangsung di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Kamis (25/01/2024).
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Drs. H. Ma’mun Amir dan juga dihadiri Sekretaris Daerah Dra. Novalina. M.M, para asisten, dan seluruh pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Wakil Gubernur dalam arahannya menyampaikan agar setiap perangkat daerah memberikan hasil atas capaian kinerjanya beserta hambatannya agar memungkinkan evaluasi menyeluruh terhadap semua program dan langkah-langkah tindak lanjutnya sebelum batas waktu yang ditentukan.
Evaluasi tersebut membahas realisasi kinerja pelaksanaan Program Kegiatan hingga 31 Desember Tahun Anggaran 2023, termasuk realisasi APBD 5 tahun terakhir (2019-2023), Grad Devisi realisasi keuangan Perangkat Daerah, belanja operasional dan modal, belanja hibah dan bansos, laporan paket seleksi, Tender dan Tender cepat pada aplikasi SIRUP dan LPSE, realisasi belanja APBD Kab/Kota TA 2023, serta laporan realisasi fisik dan keuangan, termasuk Alokasi Dana Haji tahun 2024. Tujuannya adalah untuk meninjau dan memastikan efektivitas serta keberlanjutan penggunaan dana sesuai perencanaan.
Rapim ini juga berfungsi sebagai pengingat bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjaga ketertiban administrasi, saling berkoordinasi dan bekerjasama dengan OPD terkait guna meminimalisir permasalahan yang dihadapi.
Kepala BPKAD, Bahran, SE.,MM menekankan kepada semua OPD yang hadir untuk menjalankan kegiatan program dengan tertib administrasi, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, dan menghindari pelanggaran aturan yang berlaku.
Wakil Gubernur berharap agar setiap perangkat daerah memberikan hasil atas capaian kinerjanya beserta hambatannya agar memungkinkan evaluasi menyeluruh terhadap semua program dan langkah-langkah tindak lanjutnya sebelum batas waktu yang ditentukan. Ia juga menyampaikan agar anggaran yang digunakan lebih efisien, efektif, tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai dengan peruntukkannya sesuai target masing-masing perangkat daerah.
