Palu – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat finalisasi migrasi data pada aplikasi E-BMD yang telah dilakukan bersama Tim Migrasi E-BMD Universitas Indonesia. Rapat yang berlangsung di ruang rapat BPKAD ini dihadiri oleh Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset, Staf Bidang Aset, dan perwakilan dari Universitas Indonesia Melalui Zoom Meeting, Rabu (10/01/2024).
Migrasi data merupakan bagian krusial dalam memastikan kelancaran dan keberhasilan penggunaan aplikasi E-BMD yang merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2021 tentang Pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah (BMD). E-BMD yang akan digunakan oleh Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan efisiensi dalam penatausahaan, dan pelaporan barang milik daerah.
Tim Migrasi E-BMD Universitas Indonesia memberikan presentasi mengenai proses migrasi data yang telah dilakukan selama beberapa bulan terakhir. Mereka menjelaskan langkah-langkah teknis yang diambil untuk memastikan integritas, keamanan, dan kelengkapan data yang dipindahkan dari sistem penatausahaan yang selama ini digunakan ke aplikasi E-BMD. Selain itu, tim juga memaparkan potensi keuntungan yang dapat diperoleh oleh pemerintah provinsi melalui penerapan E-BMD, seperti pemantauan real-time, dan pelaporan BMD yang sesuai dengan amanat Permendagri 47 tahun 2021.
Rapat ini juga menjadi kesempatan bagi peserta untuk memberikan masukan dan pertanyaan terkait proses migrasi data. Diskusi yang interaktif ini menciptakan suasana kolaboratif antara pihak pemerintah daerah dan tim migrasi, sehingga memastikan bahwa setiap aspek yang relevan telah dipertimbangkan.
Dalam rangka mendukung kesuksesan penggunaan aplikasi E-BMD, Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh, baik dari segi sumber daya manusia maupun infrastruktur teknologi informasi. Rapat finalisasi migrasi data ini menjadi suatu hal yang penting dalam perjalanan menuju transformasi digital di tingkat daerah, membawa manfaat besar bagi pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
