Palu – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Administrasi Penatausahaan APBD 2023 di ruang rapat BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (2/11/2023).
Rapat yang dihadiri oleh 55 OPD terdiri dari para Pejabat Fungsional, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) itu di buka oleh Sekertaris BPKAD Sulteng Anita Soraya S.Stp., M.Si yang dilanjutkan dengan arahan dari Kepala BPKAD provinsi Sulawesi Tengah.
Dalam arahannya, Kepala BPKAD Sulteng menyatakan, langkah-langkah untuk mendorong percepatan realisasi APBD dalam bidang pendidikan, Belanja Barang dan Jasa juga Belanja Oprasional. Ia berharap agar PPK dalam hal ini benar- benar melakukan verifikasi dan validasi secara benar, juga tertib administrasi.
Dikatakan, dalam Permendagri dan Undang-Undang No 1 Tentang Perbendaharaan, Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional terhadap Bendahara Umum Daerah (BUD) dan bertanggung jawab secara administrasi terhadap pengguna anggaran.
Ia mengingatkan, karena BPKAD selaku BUD maka perlu ditekankan kepada seluruh Kasubbag Keuangan dan PPTK yang ada agar dapat menyiapkan dan memperhatikan seluruh dokumentasi, Kontrak-kontrak, Berita Acara, Pembukuan, juga laporan administrasi agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan penginputan.
Ditegaskannya, proses perencanaan dan penganggaran, serta pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan pemerintah dalam penginputan dan validasi data dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah yaitu User Id. SIPD.
Sementara itu Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Dra. Fatnini, M.,Si menyampaikaikan batas waktu pengajuan untuk SPP LS selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2023, GU tanggal 11 Desember 2023, TU tanggal 23 Desember 2023, Sedangkan untuk Penyetoran Retribusi Non Tunai (EDC) terakhir diambil tanggal 27 Desember 2023 dan disetor tunai tanggal 29 Desember 2023, dan untuk Jasa Giro tanggal 30 Desember 2023.
