PALU, 5 Oktober 2023 – Hari ini, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kunjungan ke Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) SULTENG. Kunjungan ini bertujuan untuk visitasi dan monitoring OPD dalam Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan UU No 14 Tahun 2008 dalam hal memastikan keterbukaan informasi yang diberikan oleh BPKAD SULTENG kepada masyarakat serta mengidentifikasi langkah-langkah yang telah diambil untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah, H. Abbas H.A Rahim, menyampaikan pentingnya transparansi dalam pelayanan publik. “Kami ingin memastikan bahwa BPKAD SULTENG memiliki kebijakan yang mendukung keterbukaan informasi kepada publik, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi yang mereka butuhkan dengan mudah dan cepat”.
Dalam kunjungan tersebut, tim dari Komisi Informasi melakukan serangkaian pertemuan dengan pejabat-pejabat utama di Kantor BPKAD SULTENG, termasuk Kepala BPKAD Bahran, SE.,MM. Tim juga melakukan wawancara dengan pegawai PPID BPKAD untuk memahami praktik-praktik terbaik yang telah diterapkan dalam meningkatkan transparansi.
Bahran, SE.,MM menyambut baik kunjungan dari Komisi Informasi dan menjelaskan bahwa BPKAD SULTENG telah berupaya keras untuk meningkatkan keterbukaan informasi. “Kami telah merilis informasi keuangan dan aset daerah secara berkala melalui situs web resmi kami, dan kami juga menyediakan mekanisme untuk menerima permintaan informasi dari masyarakat”.
Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah dalam memastikan bahwa lembaga-lembaga pemerintah daerah di provinsi ini mematuhi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Setelah kunjungan ini, Komisi Informasi akan terus berkolaborasi dengan BPKAD SULTENG untuk memastikan implementasi rekomendasi dan menjaga keterbukaan informasi yang lebih baik di masa depan.
Dengan kunjungan ini, diharapkan keterbukaan informasi di Kantor BPKAD SULTENG akan semakin meningkat, memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam pengawasan pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta mendukung pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih transparan dan akuntabel.
