Palu — Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah turut menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar di Grand Sya Hotel, Senin (27/4/2026).

Musrenbang RKPD Tahun 2027 dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, didampingi Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sekretaris Daerah Novalina, serta Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah Sry Nirwanti Bahasoan. Forum ini mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas dan Berkelanjutan melalui Mobilitas Investasi, Produktivitas, dan Kualitas SDM”.

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda seremonial, tetapi merupakan mekanisme utama dalam menentukan arah pembangunan daerah. Seluruh program prioritas pemerintah harus melalui proses perencanaan yang matang agar tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Menurut Gubernur, persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan utama yang harus dihadapi secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan. Ia menyebut kemiskinan sebagai “musuh bersama” yang membutuhkan sinergi lintas sektor, termasuk dukungan kebijakan fiskal dan pengelolaan anggaran yang efektif.

Selain isu kemiskinan, Gubernur juga menyoroti sejumlah persoalan strategis lainnya seperti tingginya angka Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pertambangan ilegal, angka PHK, inflasi, peredaran narkoba, hingga ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino. Seluruh persoalan tersebut memerlukan perencanaan yang terukur serta dukungan penganggaran yang kuat.

Plt. Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah, A. Haris, SE., MM, turut hadir sebagai bentuk dukungan terhadap penyusunan arah pembangunan daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, peran BPKAD menjadi sangat strategis, terutama dalam memastikan perencanaan pembangunan selaras dengan kapasitas fiskal daerah. Pengelolaan keuangan yang akuntabel, efisien, dan tepat sasaran menjadi fondasi penting agar setiap program prioritas dapat terlaksana secara optimal.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan simbolis Dana Bagi Hasil Triwulan I kepada 13 kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah. Momentum tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antara perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menegaskan komitmen BPKAD dalam mendukung terwujudnya pembangunan menuju Sulteng Nambaso.