PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan program dan kegiatan Semester I Tahun 2026. Kegiatan strategis ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., bertempat di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (15/7/2026).

Hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Dr. Dra. Novalina, MM, serta diikuti oleh seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulteng. Sekretaris BPKAD, Anita Soraya, S.STP., M.Si., selaku KPA BPKAD turut hadir bersama jajaran PPK dan PPTK BPKAD untuk mengikuti arahan strategis tersebut.

Dalam arahannya, Wagub Reny Lamadjido menekankan bahwa percepatan dan perbaikan tata kelola Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) merupakan prioritas utama demi mengoptimalkan penyerapan anggaran tahun 2026. Mengingat realisasi anggaran hingga pertengahan tahun ini baru mencapai 66,22%, Wagub menuntut komitmen penuh dari seluruh perangkat daerah untuk mengakselerasi proses pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga pelaporan.

“Saya menuntut komitmen penuh dari seluruh perangkat daerah untuk mempercepat proses pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga pelaporan, agar capaian kita terus meningkat signifikan hingga akhir tahun anggaran nanti,” tegas Wagub.

Lebih lanjut, Wagub mengapresiasi capaian digitalisasi PBJ di lingkungan Pemprov Sulteng, di mana penggunaan metode e-Purchasing melalui katalog elektronik telah mendominasi sebesar 62%. Hal ini dinilai sebagai bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola yang transparan dan efisien.

Namun, Wagub juga mengingatkan agar jajaran tidak berpuas diri. Ia menyoroti beberapa tantangan yang harus segera diselesaikan, di antaranya peningkatan kompetensi SDM, khususnya bagi PPK dan KPA, serta perbaikan kualitas dokumen perencanaan guna meminimalisir kendala administrasi.

“Koordinasi antar perangkat daerah harus kita perkuat untuk menghindari keterlambatan pengadaan, potensi gagal tender, hingga pemborosan anggaran yang merugikan daerah,” tambahnya.

Menutup arahannya, Wagub memberikan instruksi tegas agar peran PPTK diperkuat dalam mengendalikan pekerjaan di lapangan agar tetap sesuai dengan spesifikasi dan jadwal yang ditetapkan. Ia juga mendorong optimalisasi fitur e-Katalog, termasuk pemanfaatan Mini Competition, demi mendapatkan barang dan jasa yang kompetitif dan memberikan nilai manfaat terbaik bagi pembangunan masyarakat Sulawesi Tengah.

Kegiatan Monev ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh OPD untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan melakukan percepatan langkah strategis pada semester kedua tahun 2026.