PALU – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah menerima kunjungan kerja Tim Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah bersama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, dalam rangka Visitasi/Monitoring dan Evaluasi (Monev) Layanan Keterbukaan Informasi Publik pada perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat BPKAD, Kamis (5/10/20226)

Kunjungan tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah, Indra Yosfidar, bersama perwakilan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Intce Yusuf, beserta tim. Visitasi ini merupakan bagian dari upaya memastikan penyelenggaraan pelayanan informasi publik pada perangkat daerah berjalan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan peninjauan terhadap kelembagaan PPID, termasuk kelengkapan administrasi, Surat Keputusan (SK), serta pelaksanaan tugas dan fungsi pengelola informasi dan dokumentasi. Evaluasi juga mencakup ketersediaan informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala, serta-merta, dan tersedia setiap saat sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh informasi penyelenggaraan pemerintahan.
Selain aspek kelembagaan, perhatian juga diarahkan pada kesiapan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik, mekanisme penerimaan permohonan informasi, pencatatan, pendokumentasian, hingga proses penyampaian informasi kepada masyarakat. Tim turut mengevaluasi pengelolaan Daftar Informasi Publik (DIP), Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK), serta pelaksanaan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Visitasi ini tidak hanya berfokus pada penilaian, tetapi juga menjadi ruang pendampingan dan pembinaan bagi PPID BPKAD. Melalui proses monitoring dan evaluasi, tim mengidentifikasi sejumlah aspek yang masih perlu ditingkatkan sekaligus memberikan masukan dan rekomendasi sebagai langkah perbaikan. Perangkat daerah juga diberikan jeda waktu untuk menindaklanjuti hasil evaluasi,melengkapi dokumen, serta menyempurnakan sistem pelayanan informasi publik.
Dalam kesempatan tersebut, keterlibatan pimpinan perangkat daerah menjadi salah satu aspek penting yang turut menjadi perhatian, khususnya dalam memberikan dukungan kebijakan, penguatan kelembagaan, serta memastikan ketersediaan sumber daya bagi pelaksanaan tugas PPID. Dukungan tersebut diperlukan agar pengelolaan informasi dan dokumentasi tidak hanya menjadi tanggung jawab administratif, tetapi terintegrasi dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.
Melalui kegiatan ini, BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan semakin memperkuat komitmen dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, profesional, dan mudah diakses masyarakat. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi bahan pembenahan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.