PALU – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bidang Akuntansi melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Barang Persediaan Tahun Anggaran 2026, bertempat di Ruang Rapat BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Senin, (9/10/2026).

Rekonsiliasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan tertib administrasi dan akurasi penatausahaan barang persediaan. Melalui kegiatan tersebut, dilakukan pencocokan dan verifikasi data persediaan guna memastikan kesesuaian antara pencatatan administrasi, dokumen pendukung, serta laporan persediaan pada masing-masing OPD.
Dalam pelaksanaannya, setiap OPD diminta menyiapkan dokumen berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) Tahun Anggaran 2026, Surat Permintaan Pengeluaran Barang (SPPB) Tahun Anggaran 2026, serta Berita Acara Stock Opname per 31 Oktober 2026 sebagai kelengkapan dalam proses rekonsiliasi.
Selain itu, OPD juga diwajibkan menyampaikan Laporan Persediaan Barang per 31 Oktober 2026 yang telah ditandatangani oleh Pengurus Barang dan disetujui oleh Pengguna Barang, disertai softcopy atau file data pendukung lainnya untuk memudahkan proses pemeriksaan dan pencocokan data.

Melalui rekonsiliasi ini, BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah mendorong seluruh OPD untuk memastikan pencatatan dan pelaporan barang persediaan dilaksanakan secara tertib, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini juga menjadi bagian penting dalam mendukung penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku.
BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah berharap melalui koordinasi dan kerja sama seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, proses penatausahaan barang persediaan Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan optimal. Dengan demikian, ketersediaan data persediaan yang akurat dan valid dapat mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.