PALU – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan Desk Proyeksi Belanja Tahun Anggaran 2026, bertempat di Ruang Rapat BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Subbagian Keuangan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro, serta UPTD, Cabang Dinas. Senin–Rabu, (9–11/11/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pengendalian belanja daerah serta memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara terencana dan terukur. Pelaksanaannya juga merupakan bagian dari pemenuhan kewajiban Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Melalui kegiatan desk ini, dilakukan pencermatan terhadap proyeksi belanja masing-masing OPD untuk Tahun Anggaran 2026 guna memperoleh gambaran kebutuhan pengeluaran secara akurat. Proses ini juga bertujuan menyelaraskan rencana belanja dengan kemampuan keuangan daerah serta ketersediaan kas.
Dalam pelaksanaannya, seluruh peserta diminta membawa kertas kerja inputan proyeksi belanja Tahun Anggaran 2026 sebagai bahan pembahasan, pencermatan, dan verifikasi. Data yang disampaikan oleh masing-masing OPD menjadi dasar dalam menyusun proyeksi kebutuhan belanja yang lebih terukur dan sesuai dengan kondisi pelaksanaan anggaran.

Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana koordinasi antara BPKAD dan seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan efektivitas pengendalian belanja serta memastikan kelancaran arus kas daerah. Dengan proyeksi belanja yang tepat, pelaksanaan anggaran diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan mendukung kelancaran program serta kegiatan pemerintah daerah.
BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong sinergi dan koordinasi seluruh OPD dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien, dan akuntabel. Melalui kegiatan ini, diharapkan pengendalian belanja dan pengelolaan arus kas daerah dapat terlaksana secara optimal guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah.