Palu — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulawesi Tengah yang dirangkaikan dengan Rapat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), di Ruang Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Kamis (26/2/2026).

Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, yang menegaskan pentingnya forum ini sebagai wadah konsolidasi kebijakan dan penguatan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Turut hadir dalam kegiatan ini unsur Forkopimda, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah Muhammad Irfan Sukarna, Para Asisten, Pimpinan perangkat daerah, serta anggota TPID dan TP2DD se-Sulawesi Tengah.

Dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah, hadir Anita Soraya, S.STP., M.Si., mewakili Kepala BPKAD selaku Sekretaris BPKAD, bersama Rendi Setiawan, S.Kom., Analis Keuangan Pusat dan Daerah.
Kehadiran BPKAD menjadi bagian penting dalam mendukung pengendalian inflasi melalui penguatan tata kelola keuangan daerah, khususnya dalam optimalisasi belanja daerah, pengendalian kas, serta percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.

Dalam arahannya, Wakil Gubernur menyampaikan bahwa inflasi Sulawesi Tengah pada Januari 2026 mengalami kenaikan setelah sebelumnya berada pada level 3,5 persen pada Desember 2025. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi seluruh TPID untuk segera mengambil langkah antisipatif.

Faktor utama yang memicu kenaikan inflasi antara lain cuaca ekstrem yang berdampak pada produksi pangan, serta meningkatnya konsumsi masyarakat. Komoditas seperti bawang, cabai, ikan, telur, dan beras menjadi penyumbang utama tekanan harga. Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, permintaan akan meningkat. Ini merupakan pola tahunan yang harus diantisipasi secara terukur.

Sementara itu, Muhammad Irfan Sukarna menekankan pentingnya penguatan strategi pengendalian inflasi melalui implementasi framework 4K, yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Selain itu, dalam forum TP2DD, percepatan digitalisasi pajak dan retribusi daerah menjadi fokus utama. Digitalisasi dinilai mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Melalui sinergi antara TPID, TP2DD, dan dukungan perangkat daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah optimis dapat menjaga stabilitas harga serta memperkuat tata kelola keuangan daerah yang modern dan akuntabel.