Palu — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar Rapat Koordinasi Bendahara/Pengelola Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov Sulteng, bertempat di Ruang Rapat BPKAD, Rabu (27/8/2025).

Rapat koordinasi ini membahas tata kelola pembayaran gaji ASN, termasuk mekanisme pemotongan gaji dan kredit pegawai, agar berjalan lebih tertib, transparan, serta sesuai regulasi. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Nomor: 900.1.3.7/1887/BPKAD tentang Pembuatan Surat Kuasa Substitusi Pemotongan Gaji Pegawai untuk Pembayaran Kredit.

Kegiatan ini dibuka oleh Plt Kepala BPKAD yang diwakili Sekretaris Badan, Anita Soraya, S.STP., M.Si., serta dihadiri oleh Ihsan Basir, S.H., LL.M., Staf Ahli Gubernur Bidang SDM, Pengembangan Kawasan dan Wilayah mewakili Sekretaris Daerah, Erwin, S.H., Kasubag Litigasi Biro Hukum, dan Abduh, Kepala Divisi Operasional Bank Sulteng, bersama bendahara gaji dari seluruh OPD lingkup Pemprov Sulteng.

Tujuan utama rapat ini adalah menyamakan persepsi seluruh bendahara gaji OPD agar pelaksanaan pemotongan gaji ASN berjalan seragam sesuai aturan yang berlaku.

Dalam rapat ini juga dibahas mengenai Surat Kuasa Substitusi, pembayaran kredit pegawai dapat dilakukan langsung melalui gaji, sehingga mengurangi potensi tunggakan dan memperkuat kepastian administrasi bagi ASN maupun pihak perbankan.

Selain itu, rapat juga menyoroti pentingnya sinkronisasi administrasi keuangan antar-OPD. Bendahara diharapkan mampu memahami teknis perhitungan, pencairan, hingga pelaporan potongan gaji ASN dengan dukungan sistem informasi keuangan daerah yang semakin terintegrasi.

Melalui koordinasi ini, profesionalisme bendahara ASN diharapkan terus meningkat, sehingga pengelolaan gaji dan kredit ASN dapat berjalan lebih tertib, transparan, seragam, dan memberi manfaat optimal bagi ASN maupun masyarakat.