Palu, – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Koordinasi bersama Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (15/10/2025).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, didampingi Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, M.Kes., dan Sekretaris Daerah Provinsi, Dra. Novalina, MM.

Rapat ini dihadiri oleh para asisten, staf ahli, dan kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Hadir pula Asisten Perekonomian dan Pembangunan sekaligus Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Rudi Dewanto, SE., MM., serta Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Agus Yulianto, Ak.

Dalam arahannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan pentingnya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sesuai dengan ketentuan dan memperhatikan isu-isu strategis nasional, terutama dalam hal efisiensi fiskal. Ia mengingatkan bahwa setiap kegiatan yang diusulkan oleh perangkat daerah harus berbasis data dan disesuaikan dengan tugas pokok serta fungsi masing-masing.

Gubernur juga menekankan bahwa perencanaan anggaran harus selaras dengan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Menurutnya, sinergi antarsektor dan koordinasi lintas OPD menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan fiskal yang sehat serta berdampak nyata bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Agus Yulianto, memaparkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan program prioritas daerah “9 Berani”. Ia menyoroti sejumlah aspek yang masih menjadi tantangan, seperti kesenjangan antara Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), capaian indeks pendidikan dan kesehatan, hingga ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah di Sulawesi Tengah.

Menutup rapat, Plt. Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Rudi Dewanto, memaparkan perkembangan serapan anggaran serta langkah-langkah yang ditempuh dalam penyusunan APBD Perubahan 2025 dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026.

Ia menegaskan bahwa setiap program dan kegiatan harus sinkron dengan arah kebijakan “9 Berani” yang menjadi prioritas Gubernur Sulawesi Tengah. Selain itu juga BPKAD terus berupaya menjaga disiplin fiskal dan memastikan seluruh proses penganggaran berjalan transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil pembangunan yang nyata bagi masyarakat.