Palu, – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Pimpinan bersama seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan mengevaluasi capaian kinerja pemerintahan daerah. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., didampingi Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., serta Sekretaris Daerah Dra. Novalina, MM., bertempat di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Selasa (21/10/2025).

Turut hadir dalam rapat tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan sekaligus Plt. Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Rudi Dewanto, SE., MM., bersama Sekretaris BPKAD, Anita Soraya, S.Stp., M.Si., serta seluruh Kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan ini menjadi forum penting bagi seluruh pimpinan perangkat daerah untuk membahas evaluasi serapan anggaran dan pelaksanaan program strategis hingga triwulan ketiga tahun 2025.

Dalam arahannya, Gubernur Anwar Hafid menekankan bahwa seluruh OPD harus mempercepat realisasi anggaran mengingat tahun anggaran 2025 segera berakhir. Ia mengingatkan agar setiap satuan kerja melakukan langkah-langkah korektif terhadap program yang belum mencapai target. “Kita sudah memasuki akhir tahun anggaran. Seluruh target yang belum tercapai harus segera diselesaikan. APBD Perubahan adalah instrumen untuk mengoreksi capaian yang tidak bisa terealisasi agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tegasnya.

Gubernur juga menyoroti pentingnya efisiensi dan penghematan anggaran pada tahun 2026, dengan prioritas pada belanja yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Ia menegaskan agar alokasi anggaran difokuskan pada sektor prioritas seperti pembangunan jalan desa, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. “Kita perlu menata ulang prioritas agar setiap rupiah anggaran memberikan manfaat maksimal bagi rakyat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur menyebutkan bahwa beberapa pos belanja, seperti belanja barang dan jasa, perbaikan kantor, makan minum, serta biaya operasional, akan disesuaikan guna memperkuat pembiayaan program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Ia berharap seluruh OPD memiliki komitmen yang sama dalam menjalankan prinsip efisiensi dan akuntabilitas.

Sementara itu, Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido dalam laporannya menyampaikan hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, bahwa pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan tren peningkatan dibanding periode sebelumnya. Meski demikian, ia menekankan agar setiap OPD tidak terlena, melainkan terus mengoptimalkan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa, serta memperkuat mekanisme pengawasan pelaksanaan kegiatan.

Sejalan dengan hal tersebut, Plt. Kepala BPKAD Sulteng, Dr. Rudi Dewanto, memastikan bahwa review APBD Perubahan dari Kementerian Dalam Negeri akan segera diterima. “Sebelum akhir Oktober, APBD Perubahan Insya Allah sudah selesai. Kita juga perlu menyesuaikan terhadap potongan dana transfer pusat yang dialami hampir semua provinsi, bukan hanya Sulawesi Tengah,” ujarnya. Ia juga mengingatkan seluruh OPD untuk segera menindaklanjuti surat terkait Standar Satuan Harga (SSH) karena BPKAD akan melakukan revisi sesuai ketentuan sebagai dasar penyusunan APBD Perubahan.

BPKAD, lanjutnya, berkomitmen untuk mengawal optimalisasi pelaksanaan anggaran dan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Rapat pimpinan ini menjadi momentum konsolidasi bersama antara BPKAD dan seluruh OPD, dalam menyelaraskan langkah guna menuntaskan sisa waktu pelaksanaan anggaran tahun 2025, sekaligus mempersiapkan perencanaan keuangan daerah yang lebih terarah dan efektif untuk tahun 2026 mendatang.