Banjarmasin – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah menghadiri kegiatan Capacity Building Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Semester II Tahun 2025 yang diselenggarakan pada tanggal 23-26 November 2025 di Hotel Fugo, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, koordinasi, serta kolaborasi antaranggota TP2DD dalam rangka mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Kegiatan ini dihadiri, antara lain, oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan, Bapenda Kabupaten Tanah Laut, BPKPAD Kota Banjarmasin, serta Admin User TP2DD dari berbagai pemerintah daerah, termasuk perwakilan BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada hari pertama, kegiatan dibuka oleh Glenn Nathaniel Pandelaki dan Moh. Arfan serta dilanjutkan dengan paparan dari sejumlah narasumber. Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan peran strategis Bank Indonesia dalam mendukung digitalisasi daerah melalui penguatan sistem pembayaran digital, pengembangan ekosistem QRIS, serta peningkatan literasi keuangan digital untuk mendorong perluasan transaksi non-tunai di tingkat daerah.

Selanjutnya, Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan dan Bapenda Kabupaten Tanah Laut memaparkan pentingnya inovasi digital dalam peningkatan layanan perpajakan dan retribusi daerah. Digitalisasi dinilai mampu meningkatkan efisiensi birokrasi, transparansi transaksi, serta meminimalkan potensi kebocoran pendapatan daerah, sehingga berdampak positif terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sementara itu, BPKPAD Kota Banjarmasin menyampaikan berbagai capaian signifikan dalam implementasi ETPD melalui inovasi layanan digital, seperti penerapan pembayaran pajak berbasis QRIS, penggunaan aplikasi pajak daring, serta penguatan sistem pengawasan transaksi. Berbagai inovasi tersebut mengantarkan Kota Banjarmasin mempertahankan predikat Kota Digital serta meraih sejumlah penghargaan di tingkat regional.

Dari sisi kebijakan, Kementerian Dalam Negeri menyampaikan arah strategis pelaksanaan ETPD, mulai dari penyusunan peta jalan, tahapan implementasi, hingga mekanisme monitoring dan evaluasi. Selain itu, ditekankan pula pentingnya pemanfaatan teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sinergi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya optimalisasi PAD.

Pada hari kedua, kegiatan difokuskan pada evaluasi pelaksanaan TP2DD Championship serta penguatan inovasi daerah. Disampaikan bahwa kualitas dokumentasi kegiatan, publikasi digital, serta komitmen pimpinan daerah menjadi faktor penting dalam penilaian. Setiap daerah juga didorong untuk
mengembangkan inovasi layanan digital yang selaras dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan Capacity Building TP2DD ini, BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan mampu mengadopsi praktik baik dari daerah lain serta memperkuat rencana tindak lanjut percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.