Palu, – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Pimpinan bersama seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (6/10/2025).

Rapat tersebut dipimpin oleh Gubernur Dr. H. Anwar Hafid, didampingi Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, serta Sekretaris Daerah Dra. Novalina, MM., dan dihadiri seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulteng. Turut hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan/Plt. Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Rudi Dewanto, SE., MM., menghadiri Rapim tersebut bwrsama kepala bidang perbendaharaan Dra. Fatnini., M.Si.

Kegiatan ini menjadi wadah evaluasi kinerja pemerintahan, khususnya terkait serapan anggaran dan pelaksanaan program strategis daerah hingga triwulan ketiga tahun 2025. Dalam forum tersebut, Gubernur menekankan pentingnya pembenahan sistem manajemen kepegawaian dan penataan tenaga honorer serta P3K agar distribusi personel antar perangkat daerah menjadi lebih proporsional. Ia juga mendorong agar pengelolaan keuangan daerah dijalankan secara disiplin dan terencana, dengan memperhatikan siklus triwulan guna memastikan fungsi APBD sebagai penggerak ekonomi daerah berjalan optimal.

Wakil Gubernur menyoroti capaian realisasi anggaran hingga akhir September 2025 dan menekankan perlunya pengawasan progres kegiatan secara berkala. Pemerintah Provinsi mendorong seluruh OPD untuk meningkatkan kedisiplinan administrasi dan memperkuat kapasitas sumber daya manusia, terutama operator keuangan yang berperan penting dalam menjaga kelancaran proses penganggaran.

Sekretaris Daerah turut menegaskan bahwa Pemprov Sulteng akan melakukan rasionalisasi anggaran pada tahun 2026. Seluruh program dan kegiatan OPD diharapkan difokuskan pada prioritas pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat serta menghindari kegiatan yang bersifat seremonial atau tidak mendesak.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah melalui kepemimpinan Dr. Rudi Dewanto berkomitmen mengawal optimalisasi pelaksanaan APBD dan mempercepat serapan anggaran pada akhir tahun berjalan. BPKAD juga terus memperkuat koordinasi dengan seluruh perangkat daerah dalam rangka menjaga efektivitas pengelolaan keuangan daerah serta mendukung kebijakan Gubernur untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel.

Rapat pimpinan ini sekaligus menjadi momentum bagi BPKAD dan seluruh OPD untuk menyelaraskan langkah dalam menghadapi sisa waktu pelaksanaan anggaran tahun 2025, serta mempersiapkan perencanaan yang lebih terarah untuk tahun 2026.