Palu — Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Sosialisasi Pelayanan Prima sebagai upaya memperkuat kualitas penyelenggaraan layanan publik. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat BPKAD dan diikuti oleh seluruh pejabat serta staf di lingkungan BPKAD Provinsi Sulteng. Rabu (14/8/2025).

Acara ini dibuka oleh Plt. Kepala BPKAD Prov Sulteng sekaligus Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Dr. Rudi Dewanto, SE., MM., yang hadir bersama Sekretaris BPKAD, Anita Soraya, S.STP., M.Si. Kegiatan ini mengusunng tema “Membangun Budaya Pelayanan Prima untuk Mewujudkan Kepuasan Masyarakat”, yang menjadi landasan penguatan etos kerja aparatur di lingkup BPKAD.

Dalam sambutannya, Dr. Rudi Dewanto menekankan bahwa pelayanan prima memiliki keterkaitan erat dengan visi-misi Gubernur Sulawesi Tengah melalui Program 9 Berani, khususnya Berani Integritas. Ia menegaskan bahwa BPKAD memiliki tanggung jawab besar sebagai OPD strategis, Bendahara Umum Daerah, serta pengelola gaji ASN yang mengoordinasikan lebih dari 50 perangkat daerah.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rudi menjelaskan bahwa fungsi pelayanan BPKAD mencakup bidang anggaran, aset, perbendaharaan, akuntansi, dan juga kesekretariatan. Semua layanan tersebut harus dilakukan dengan cepat, tepat, transparan, dan sesuai SOP yang berlaku.

“Pelayanan prima adalah amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik. Kita sudah memiliki timeline pelayanan yang jelas, sehingga kedisiplinan waktu menjadi hal mutlak. Di era digital saat ini, semua proses pelayanan juga dimonitor, sehingga transparansi dan akuntabilitas harus benar-benar dijaga,” tegasnya.

Selain itu, Rudi juga menyoroti pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM) di BPKAD agar memiliki kompetensi, sikap profesional, serta kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Menurutnya, pelayanan prima tidak hanya soal kecepatan, tetapi juga keakuratan informasi, empati, dan kemampuan memahami kebutuhan pengguna layanan.

Sekretaris BPKAD, Anita Soraya, turut menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari pemenuhan indikator Zona Integritas pada aspek peningkatan kualitas pelayanan publik. “Salah satu poin evaluasi Zona Integritas adalah pelaksanaan sosialisasi pelayanan prima di lingkungan kerja. Ini merupakan langkah untuk memastikan pelayanan publik kita semakin baik, transparan, dan sesuai target penilaian,” ujarnya.

Hadir sebagai narasumber dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Tengah, Isnaeny Ramadhan, S.Sos., MM., yang memaparkan konsep, tujuan, dan strategi membangun budaya pelayanan prima. Ia menjelaskan bahwa pelayanan prima harus dibangun sebagai kebiasaan melalui sikap profesional, komunikasi efektif, pemanfaatan teknologi, serta inovasi yang memudahkan masyarakat mengakses layanan.

Melalui kegiatan ini, BPKAD Sulteng berharap pelayanan publik yang diberikan tidak hanya memenuhi, tetapi mampu melampaui ekspektasi masyarakat. Penerapan prinsip pelayanan prima secara konsisten diharapkan dapat membangun kepercayaan publik, memperkuat citra positif instansi, dan mewujudkan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan responsif.